Telekomunikasi Wujudkan Transparansi Pemerintahan
BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Sub Bagian Telekomunikasi Biro Administrasi Umum, kemarin (19/11) menggelar sosialisasi telekomunikasi dengan peserta 120 pejabat struktural dan staf teknis di semua SKPD Pemprov dan dari kabupaten serta kota se Provinsi Bengkulu. Sosialisasi dengan tema \"Melalui Sosialisasi Telekomunikasi, Kita Optimalkan Fungsi Telekomuniksi Daeráh Sebagai Alat Percepatan Informasi di Jajaran Pemerintah Daerah\" yang digelar di Grage Horizon Bengkulu ini, dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendagri, Ir Dudy Jucom MSi bersama rombongan dan acara tersebut dibuka oleh Plt Sekda Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kabag Proptokol dan Telekomunikasi Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu, Ferry Ernez Parera SSTP MSi mengungkapkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Mansuai (SDM) di segi telekomunikasi untuk diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah kabupaten serta kota. \"Sehingga kedepan kita lebih meningkatkan pelayanan pemerintahan dengan sistem e-monev dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntable,\" kata Ferry. Menurutnya, salah satu telekomunikasi yang akan memberikan manfaatkan besar dalam setiap kegiatan pemerintahan adalah video konfren. Lebih efektif, efisien dan tidak menyita waktu. \"Tidak semua orang bisa menghadiri suatu kegiatan, jadi untuk mengikutinya bisa melalui video konferen,\" terangnya. Salah satu kegiatan yang bisa menggunakan video konferen itu adalah memantau situai pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia pada 9 Desember mendatang. Kondisi Bengkulu bisa dipantau langsung oleh Mendagri dan daerah lainnya. \"Terkait sarana dan prasarana, selama ini kita sudah berkerjasama dengan telkom, fasilitasnya nanti dari Kemendagri. Kedepan akan disiapkan anggaran di setiap SKPD,\" tukasnya. Plt Sekda, Drs H Sumardi MM mengatakan, sosialisasi tersebut menggalakan agar jaringan telekomunikasi di Bengkulu ini bisa dimanfaatkan sebaik dengan optimal dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. \"Tidak boleh menggunakan telekomunikasi ini diluar tugas pemerintahan. Agar banyak orang mengetahuinya, maka disosialisasikan,\" ujarnya. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, lanjutnya dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntable. Untuk mewujudkannya bisa melalui jaringan telekomunikasi. \"Nanti seluruh SKPD ada sentral data dan telekomunikasinya, sehingga bagian atau bidang lain lain tidak usah buat website sendiri,\" katanya. Dibagian lain, Kapusdatin kendagri, Ir Dudy Jucom MSi berharap dengan adanya sosialisasi itu para aparatur sipil negara lebih familiar dengan program e governance atau pemerintahan yang baik. \"Pemerintah pusat menginstruksikan agar seluruh lini pemerintahan bisa menggunakan sistem informasi dengan baik. Maka informasi-informasi kegiatan dan program dapat dilakukan transparan, cepat dan akuntable. Memang banyak masalah yang kita temui, terutama karakter manusia,\" ujarnya.(400)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: